Tupoksi Kepala Desa

merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan dijabarkan lebih rinci dalam berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

Berikut adalah rinciannya, yang mencakup tugas pokok, fungsi, dan wewenang:

Tugas pokok

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1), Kepala Desa bertugas:

• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
• Melaksanakan Pembangunan Desa.
• Melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa.
• Memberdayakan masyarakat Desa. 

Fungsi

Sebagai pelaksana roda pemerintahan, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

• Perencanaan: Menyusun rencana tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
• Pengorganisasian: Menata administrasi, pengelolaan keuangan, dan aset desa.
• Pelaksanaan: Memberikan pelayanan publik dan menjalankan program pembangunan sesuai dengan rencana.
• Pembinaan kemasyarakatan: Melakukan sosialisasi, motivasi, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.
• Pemberdayaan masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

Kewenangan

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam berbagai aspek, termasuk: 

• Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, sesuai prosedur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
• Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
• Memimpin musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
• Menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di desa.
• Mengelola keuangan dan aset desa.
• Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
• Mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, dan perlindungan hukum. 

Permendagri terkait

Beberapa peraturan Permendagri yang relevan dengan tugas dan fungsi Kepala Desa antara lain:

• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menetapkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
• Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
• Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD